Dalam pidato Presiden yang disampaikan di depan anggota DPR RI 16 Agustus lalu, pemerintah menargetkan penerimaan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2008 sebesar 761,38 triliun rupiah, dimana penerimaan dari pajak direncanakan sebesar 583,67 triliun rupiah dan penerimaan bukan pajak direncanakan sebesar 175,64 triliun rupiah. Sementara anggaran belanja direncanakan berjumlah 836,41 triliun rupiah.
RAPBN 2008 mengasumsikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,8 persen. Alasan pertumbuhan ini dapat tercapai dilihat dari konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi akibat daya beli masyarakat yang meningkat, dan iklim investasi yang kondusif yang diharapkan menjadi daya tarik investor domestik dan asing dimana hal ini akan memperluas lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Di sisi lain, salah satu tantangan pokok kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang dihadapi adalah mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Sementara masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan di antaranya adalah: 1. peningkatan kualitas akses pendidikan dan kesehatan dan 2. peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.
Jika melihat dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dimana Depdiknas sebesar 48,27 triliun rupiah, Depkes 18,76 triliun rupiah, Depsos 3,6 triliun dan subsidi sebesar 92,62 triliun rupiah, maka belanja pemerintah menurut fungsi adalah, sub fungsi pelayanan umum dan lainnya 245,82 triliun rupiah, fungsi kesehatan 16,76 triliun rupiah, fungsi pendidikan 61,40 triliun rupiah, fungsi perlindungan sosial 3,47 triliun rupiah. Sementara belanja pemerintah pusat menurut jenis, subsidi 92,62 triliun rupiah, bantuan sosial 67,40 triliun rupiah. Sedangkan pembayaran cicilan bunga utang sebesar 91,54 triliun rupiah. Angka-angka yang diperlihatkan di atas umumnya terkait langsung dengan penanganan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, bantuan sosial dan subsidi. Sementara cicilan bunga utang hanyalah untuk membandingkan dengan dana-dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor yang terkait dengan penanganan kemiskinan.
Besarnya dana untuk menangani kemiskinan adalah sebuah hal yang positif. Dengan dana yang semakin besar, jumlah penduduk yang bisa dijangkau akan semakin banyak dan kualitasnya bisa ditingkatkan. Namun, besarnya dana juga mesti diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani kemiskinan. Penulis menyebut hal ini dengan penanganan kemiskinan berbasis sumber daya manusia.
Sumber daya manusia yang berkualitas dalam menangani kemiskinan akan membantu mempercepat penangan kemiskinan. Hambatan besaran dana bukanlah suatu hal yang dipermasalahkan selama sumber daya manusia yang menanganinya berperan optimal, karena dengan sumber daya manusia yang berperan optimal, diharapkan pengaruhnya kepada orang miskin pun juga jauh lebih besar dan bermanfaat.
Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk menangani kemiskinan, salah satunya adalah dengan melakukan rekrutmen yang berkualitas dan diikuti dengan penempatan yang tepat. Jika pemerintah sangat serius untuk menangani kemiskinan melalui peran aparatur negara, maka sudah selayaknya pemerintah mengoptimalkan potensi para aparatur negara pada posisi yang tepat. Jangan sampai aparatur yang ditempatkan selama ini ternyata tidak cocok potensinya bekerja di bagian yang menangani kemiskinan. Pekerjaan menangani kemiskinan harus dilihat sebagai pekerjaan yang profesional dan bukan kerja sosial semata.
Pekerjaan menangani kemiskinan memiliki kriteria tertentu, misalnya saja dilihat dari segi inteligensi, minat dan kepribadian orang yang akan bekerja di sektor yang terkait dengan penanganan kemiskinan. Individu yang memiliki minat sosial yang sedang atau tinggi misalnya, dapat memenuhi kriteria ini. Sementara individu dengan kepribadian tabah, senang bergaul bisa memenuhi kriteria.
Karakter pekerjaan perlu dirumuskan terlebih dahulu untuk berbagai posisi pekerjaan yang terkait dengan penanganan kemiskinan. Setelah itu dirumuskan karakter individu yang akan menempati posisi yang telah ditentukan. Kemudian dilihat kesesuian antara karakter pekerjaan dengan karakter individu. Jika terjadi kesesuaian, maka individu bisa menempati posisi yang telah ditentukan.
Dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang direkrut melalui proses rekrutmen yang baik, maka individu tersebut selanjutnya menjalani pelatihan, pengembangan dan penempatan. Dengan demikian, sumber daya manusia yang handal telah dipersiapkan untuk menangani kemiskinan yang merupakan proyek besar dan membutuhkan kerja keras dan juga berbagai inovasi.
Disamping itu, atas keprofesionalannya dalam bekerja maka para aparat perlu mendapat gaji dan tunjangan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang loyal kepada kami dalam pekerjaan, dan dia tidak memiliki rumah; atau tidak memiliki istri, maka hendaklah dia menikah, atau tidak memiliki pembantu, hendaklah dia mengambil pembantu; atau tidak memiliki kendaraan, hendaklah dia mengambil kendaraan; dan barangsiapa yang mendapatkan sesuatu selain hal tersebut, maka dia korupsi (HR Ahmad dalam Al Musnad, hadits no. 175554, 175556, 175558, HR Abu Dawud dalam As-Sunan,hadits no. 2945). Hadits Rasulullah tentang upah ini membicarakan upah untuk mereka yang bekerja di lembaga negara (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab) dimana perlu ada sebuah standar kecukupan untuk mereka agar bisa bekerja optimal dan amanah.
Sementara, bagi masyarakat miskin, sebenarnya mereka pun memiliki potensi. Namun biasanya terkendala dana. Masyarakat miskin sangat banyak yang melakukan wirausaha, namun pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Adapun anak-anak mereka, di antaranya ada yang memiliki kecerdasan tinggi tapi tidak bisa melanjutkan sekolah karena kendala dana.
Untuk anak-anak orang miskin yang memiliki kecerdasan tinggi, maka pemerintah seharusnya memberikan beasiswa penuh untuk membiayai pendidikan mereka. Dengan demikian, orang tua mereka tidak terbebani dengan biaya pendidikan anaknya. Sementara bagi orang miskin yang anaknya memiliki kecerdasan rata-rata ataupun di bawah itu, pemerintah tetap perlu memberi bantuan yang dapat meringankan beban orang tua.
Sementara bagi orang tua, kemiskinan yang ada pada diri mereka, meskipun telah berusaha berwirausaha maupun bekerja, kiranya pemerintah bisa mengadakan semacam asesmen untuk mengetahui potensi mereka yang bisa dikembangkan. Selama ini orang miskin banyak yang tidak tahu potensi yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka pun tidak tahu ke arah mana melakukan pemberdayaan potensi yang dimiliki.
Pemerintah selama ini telah memberikan bantuan kepada orang miskin berupa bantuan langsung tunai, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan modal usaha dan lainnya. Namun belum memberikan bantuan berupa pengenalan potensi yang dimiliki orang miskin.
Asesmen untuk Menangani Kemiskinan
Asesmen adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang benar tentang potensi inteligensi, minat dan kepribadian individu. Dengan mengikuti asesmen, aparatur negara bisa diseleksi untuk ditempatkan di sektor-sektor yang menangani kemiskinan. Melalui asesmen akan bisa dilihat aparatur seperti apa yang bisa membantu penanganan kemiskinan. Di samping itu, aparatur yang selama ini kurang cocok untuk bekerja di sektor yang menangani kemiskinan bisa dipindahkan ke tempat lain yang sesuai dengan potensi dirinya, dan aparatur yang memiliki potensi untuk bekerja di sektor yang menangani kemiskinan bisa lebih banyak didapatkan.
Sementara bagi orang miskin, dengan mengikuti asesmen mereka bisa mengetahui potensi diri mereka dan ke arah mana mengembangkannya. Misalnya saja, individu yang selama ini berwirausaha namun tidak mengalami kemajuan, ternyata setelah mengikuti asesmen ia memiliki potensi intelektual yang tinggi, maka ia bisa mengembangkan potensi dirinya ke arah pekerjaan yang membutuhkan potensi intelektualitas. Ada juga yang selama ini memberdayakan potensi intelektualitasnya, ternyata setelah mengikuti asesmen ia memiliki potensi yang besar untuk berwira usaha.
Dengan demikian, asesmen bisa membantu program pemerintah dalam menangani kemiskinan dengan berbasis kepada sumber daya manusia, baik yang ada di jajaran birokrasi maupun bagi orang miskin sendiri. Tentunya, asesmen ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai solusi untuk menangani kemiskinan. Tetap dibutuhkan hal-hal lain yang ikut menunjang terlaksananya program penanganan kemiskinan.
Komentar